Kenapa Harus Bersyariat Dalam Lingkup Negara?

Syariat Islam komprehensif
Sejak seorang hamba mengikrarkan dua kalimat syahadat, ia telah menjadi seorang muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Ia menyerahkan hidup dan matinya, dunia dan akhiratnya, kepada Allah semata. Ia menyerahkan akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan muamalahnya kepada Allah semata. Idiologinya, ekonominya, politiknya, sosial-budayanya, dan militernya tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah, aturan Allah, dan syariat Allah.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163)

Katakanlah, “Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagiNya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).” (QS. Al-An’am [6]: 162-163)
Maka seorang muslim itu sudah seyogyanya masuk ke dalam agama Allah dan syariat Allah secara totalitas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. (QS. Al-Baqarah [2]: 208)

Jika agama Allah dan syariat Allah menetapkan suatu perkara itu halal, maka ia akan menghalalkan perkara tersebut. Jika agama Allah dan syariat Allah menetapkan suatu perkara itu haram, maka ia akan mengharamkan perkara tersebut. Demikian pula jika agama Allah dan syariat Allah menetapkan suatu perkara itu baik atau buruk, bermanfaat atau berbahaya, wajib atau sunah, haram atau makruh, boleh atau tidak boleh; ia akan menerimanya dengan lapang dada dan kerelaan hati.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. (QS. Al-Ahzab [33]: 36)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memberi keputusan hukum di antara mereka ialah ucapan “Kami mendengar, dan Kami patuh”. Dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (QS. An-Nuur [24]: 51)

Sekulerisme Menghalangi Orang Menjadi Muslim Sejati

Yahudi, Katholik Roma, Kristen Ortodoks, Kristen-Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, dan agama-agama hasil olah karya manusia lainnya adalah agama-agama yang selaras dengan paham sekulerisme. Agama-agama tersebut mengajarkan bahwa agama hanya mengatur urusan pribadi manusia dengan Tuhan. Ritual peribadatan seorang manusia kepada Tuhan adalah ruang privat, demikian agama-agama tersebut mengajarkan.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan sesama manusia, makhluk hidup selain manusia, dan alam sekitar, adalah ruang publik dan masalah sosial. Demikian doktrin yang ditegaskan oleh agama-agama tersebut. Masih menurut agama-agama tersebut, harus ada pemisahan yang tegas antara ruang publik dan ruang privat. Harus ada pembatasan yang jelas antara kedaulatan Tuhan dan kedaulatan manusia.

Berdasar doktrin agama-agama pro-sekulerisme tersebut, seseorang hanya boleh mengaitkan Tuhan dengan ritual ibadah dalam ruang lingkup pribadi. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka Tuhan dan syariat Tuhan haram berbicara di dalamnya.
Tuhan harus puas disembah oleh manusia di sinagog, gereja, kelenteng, pura, wihara, dan rumah-rumah ibadah lainnya. Tuhan tidak boleh protes jika manusia menjadi Tuhan-Tuhan lainnya di kantor, sekolah, kampus, pabrik, bank, pasar, supermarket , parlemen, dan istana negara. Tuhan adalah sesembahan yang berdaulat dalam hati manusia, dalam ruang lingkup pribadi belaka. Tapi manusia adalah tuhan sesembahan dan penguasa yang sebenarnya dalam akal pikiran dan perbuatan manusia, dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan militer.

Itulah doktrin yang dicekokkan oleh agama-agama pro sekulerisme tersebut. Agama-agama tersebut dan paham sekulerisme memiliki kesamaan misi, yaitu menghalangi umat manusia menjadi muslim sejati. Ya, manusia dihalangi-halangi dan dicegah sedemikian rupa, agar tidak menundukkan urusan ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan militer kepada agama Allah semata. Manusia dicegah sedemikian ketatnya agar tidak berkomitmen dengan syariat Allah dalam urusan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalahnya.

Muslim Taat dan Syariat Islam dalam Bidang Ideologi

Seseorang sangat mungkin menjadi muslim yang taat kepada Allah dalam urusan pribadinya. Ia bisa saja tekun mengerjakan shalat lima waktu, melaksanakan shaum Ramadhan, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan umrah, dan membaca Al-Qur’an. Ketaatan pribadi dan keshalihan individual ini sangat mungkin diraih oleh seorang muslim.

Pada saat yang sama, keshalehan pribadi tersebut bisa rusak oleh faktor di luar dirinya. Misalnya oleh sistem ideologi yang dikembangkan dan dipaksakan oleh pemerintah yang berkuasa. Jika seseorang menjadi pribadi muslim yang shaleh secara individu, namun secara ideologi ia dipaksa atau terpaksa untuk menerima ideologi liberal, maka keshalehan pribadinya tersebut akan ternoda. Bahkan bisa rusak dan batal tanpa bekas.

Seorang muslim diajari sedari kanak-kanak hingga tua-renta untuk menjadi pribadi muslim yang taat kepada Allah. Tetapi jika sedari bangku SD hingga perguruan tinggi, ia selalu didoktrin bahwa semua agama itu baik dan benar, semua penganut agama akan masuk surga, dan Islam bukanlah satu-satunya agama yang benar; maka bagaimana mungkin ia akan menjadi muslim yang shaleh lagi?

Jika ia sudah menerima sepenuhnya doktrin-doktrin liberal tersebut, secara keyakinan hati dan pemikiran akal, niscaya ia tidak lagi bisa disebut seorang muslim sejati. Ia adalah seorang liberal, walaupun dalam urusan ritual ibadah ia masih taat kepada Allah. Ia tidak bisa lagi disebut muslim sejati dan muslim yang taat, sebab ia sudah menolak dan menyelisihi pokok-pokok ajaran baku dalam Islam. Allah SWT berfirman:
إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam.” (QS. Ali Imran [3]: 19)
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Ali Imran [3]: 85)

Ringkasnya, taat kepada Allah dalam urusan ritual ibadah semata, namun mengikuti ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam, tidak mungkin akan mengantarkan seseorang kepada tangga muslim yang sejati, muslim yang taat, dan pribadi yang shaleh.


Muslim Taat dan Syariat Islam dalam Bidang Ekonomi

Seorang individu sangat mungkin menjadi muslim yang taat dalam perkara-perkara privat. Ia mungkin sekali rajin shalat, shaum, zakat, haji, umrah, dan baca Al-Qur’an. Di saat yang sama, ia sangat mungkin dihadapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi dan transaksi-transaksi ekonomi, yang bertentangan dengan syariat Islam.

Jika dalam secara pribadi ia taat kepada Allah, namun pada saat yang sama kegiatan dan transaksi ekonominya menyelisihi syariat Islam, maka ia tidak mungkin menjadi muslim sejati. Ia tidak mungkin sukses memadukan antara keshalehan pribadi dan kejahiliyahan ekonomi.

Sebagai contoh, seorang muslim yang rajin shalat dan ritual ibadah pribadi lainnya ingin memiliki rumah atau mobil. Harga rumah atau mobil sangatlah tinggi, jauh di atas pendapatan per bulannya. Untuk bisa memiliki rumah atau mobil, ia terpaksa berinteraksi dengan bank konvensional. Bank menanggung biaya pembelian rumah atau mobil, lalu ia melunasi pembayarannya kepada pihak bank secara kredit, dengan bunga sekian persen. Bunga sekian persen tersebut adalah riba, yang hukumnya haram dalam syariat Islam.
Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Allah SAW melaknat orang yang memakan harta riba (pelaku riba), orang yang memberi makan riba (korban riba), orang yang menjadi saksi transaksi riba, dan orang yang mencatat transaksi riba.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)
Betapa banyak ragam jual beli yang berkembang saat ini, yang bernilai terlarang apabila ditinjau dari kaca mata syariat. Transaksi hutang-piutang, pegadaian, asuransi, pajak, dan lain-lain juga sangat banyak yang menyelisihi syariat.

Transaksi ekonomi dan kegiatan ekonomi yang melanggar syariat, jelas tidak akan membawa berkah. Bisa saja ia mendatangkan keuntungan materi yang lumayan. Namun adanya unsur kezaliman, kecurangan, penipuan, spekuliasi, dan riba di dalamnya akan menjadikannya tercampur barang haram dan syubhat.

Bagaimana mungkin shalat, shaum, zakat, haji, dan ibadah ritual lainnya akan menjadikan seseorang shalih, jika ia bergelut dengan kegiatan ekonomi yang haram dan syubhat? Bagaimana mungkin ritual ibadahnya akan diterima dan diridhai Allah jika apa yang ia konsumsi bukan hasil pekerjaan yang halal? Bagaimana mungkin menjadi muslim taat, jika setiap hari makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dan fasilitas hidupnya bersumber dari transaksi ekonomi yang haram?

Rasulullah SAW bersabda:

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Lalu Rasulullah SAW mengisahkan seorang laki-laki yang bepergian sangat jauh, rambutnya acak-acakan, dan kakinya berdebu. Ia menengadahkan kedua tangannya ke langit, sambil berdoa ‘Ya Rabb, kabulkanlah doaku! Ya Rabb, kabulkanlah doaku!’ Namun makanannya berasal dari sumber yang haram, minumannya berasal dari sumber yang haram, pakaiannya berasal dari sumber yang haram, dan gizi sehari-harinya berasal dari sumber yang haram. Maka, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? (HR. Muslim dan Ahmad)

Muslim Taat dan Syariat Islam dalam Bidang Politik

Umumnya setiap manusia hidup bersama anggota masyarakat lainnya dalam naungan sebuah negara. Seorang muslim bisa saja taat melaksanakan shalat, shaum, sedekah, zakat, haji, umrah, tilawah Al-Qur’an, dan ritual ibadah mahdhah lainnya. Dari aspek pribadi, ia sangat mungkin menjadi muslim taat. Namun keshalehan pribadi tersebut akan mengalami kendala serius dan kerusakan berat, ketika system politik dan pemerintahan di negara tempat ia hidup menyelisihi syariat Islam.

Dalam sistem politik demokrasi, setiap pihak berhak mendirikan partai politik. Partai politik memiliki hak untuk berkampanye. Setiap partai bebas-merdeka untuk mensosialisasikan ideologinya, agendanya, dan program-programnya.

Partai-partai sekuler akan mengajak jutaan warga negara untuk bergabung dengan mereka, meyakini ideologi mereka, menerima program mereka, dan bahkan memperjuangkan cita-cita partai. Partai-partai Kristen, Katholik, liberalis, sosialis, dan bahkan komunis —pada banyak negara— sekalipun, bebas merdeka melakukan hal yang sama.

Partai-partai tersebut bebas sepenuhnya menjajakan ideologi, agenda, dan program sekuler atau kufur mereka lewat berbagai sarana. Iklan dan sosialisasi bebas dilakukan melalui media TV, radio, koran, majalah, situs internet, baliho, reklame, poster, mural, panggung hiburan, pawai di jalan raya, dan lain sebagainya. Hal itu berarti memberikan izin sebebas-bebasnya bagi penyebaran paham, ideologi, agenda, dan program kekufuran dan kemungkaran di tengah kaum muslimin.

Seorang muslim yang taat tentu tidak akan rela dengan kondisi tersebut. Keimanan kepada Allah SWT tentu akan menggerakan dirinya untuk mencegah kemungkaran dan kekufuran yang dilakukan secara massif tersebut.

Di sini terjadi dilema. Keimanan menuntut dirinya mengingkari kemungkaran, namun di sisi lain berbagai kemungkaran dan kekufuran tersebut dilindungi oleh undang-undang yang berlaku dan sistem demokrasi yang berlaku. Jika ia nekad mengingkari kemungkaran dan kekufuran di bidang politik tersebut, resikonya adalah ia sangat mungkin ditangkap, diadili, dan divonis karena dianggap melanggar undang-undang positif dan sistem demokrasi. Tetapi jika ia mendiamkan saja kemungkaran dan kekufuran yang sangat massif di depan matanya tersebut, keimanan dan keshalehan dirinya kepada Allah sangat diragukan.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, hendaklah ia merubahnya dengan lisannya. Jika ia juga tidak mampu, hendaklah ia merubahnya dengan hatinya, dan itulah tingkatan iman yang paling rendah.” (HR. Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Dalam sistem politik demokrasi, parlemen (MPR/DPR) memiliki wewenang legislatif. Yaitu hak untuk menetapkan undang-undang, membuat hukum, menetapkan halal dan haram, tanpa harus terikat dengan hukum-hukum Al-Qur’an dan As-Sunnah. Keputusan parlemen bisa menghalalkan perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah. Keputusan parlemen juga dapat mengharamkan perkara-perkara yang telah dihalalkan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Hal itu jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Islam menyebut para pembuat hukum yang menyelisihi Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah SWT. Allah SWT berfirman:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

Mereka menjadikan ahli-ahli agama mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah…” (QS. At-Taubah [9]: 31)

Makna dari ayat Al-Qur’an ini dijelaskan secara langsung oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits shahih. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Saya mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam sementara di leherku masih ada sebuah kalung salib yang terbuat dari emas. Maka beliau bersabda, “Lepaskanlah berhala itu dari lehermu!”

Saya pun melepaskan salib tersebut. Saya sampai ke hadapan beliau sementara beliau sedang membaca surat Bara-ah [At-Taubah], sampai saat beliau membaca ayat, “Mereka [orang-orang Yahudi dan Nasrani] menjadikan para ulama dan ahli ibadah [pendeta] mereka sebagai Rabb-rabb [tuhan-tuhan pembuat aturan] selain Allah.” (QS. At-Taubah [9]: 31)

Beliau membaca ayat tersebut sampai selesai. Maka saya berkata, “Kami tidak menyembah mereka.”
Maka beliau bertanya:

“أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟”قُلْتُ: بَلَى، قَالَ:”فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ”

Bukankah mereka mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan lalu kalian ikut-ikutan mengharamkannya? Dan bukankah mereka menghalalkan hal-hal yang Allah haramkan lalu kalian ikut-ikutan mengharamkannya?”
Saya menjawab, “Ya, memang begitu.”
Beliau bersabda, “Itulah makna beribadah kepada mereka.” (HR. At-Tirmidzi, Ath-Thabari, dan At-Thabarani)

Dalam sistem politik demokrasi, presiden dan dewan kabinet berhak membuat kebijakan apapun tanpa terikat sedikit pun oleh hukum-hukum Al-Qur’an dan As-Sunnah. Presiden hanya perlu taat kepada UUD dan UU yang berlaku di negara tempat ia berkuasa. Presiden dan dewan kabinat berhak membuat rancangan undang-undang apapun, meskipun menyelisihi hukum-hukum Al-Qur’an dan As-Sunnah. Selanjutnya, RUU tersebut bisa disahkan dan dipraktekkan setelah mendapat persetujuan parlemen.

Dalam sistem politik demokrasi, pemimpin menyelesaikan segala masalah dan mengembalikan segala perselisihan kepada UUD dan UU positif yang berlaku.

Meskipun UUD atau UU positif tersebut merupakan hukum jahiliyah peninggalan penjajah salibis Eropa. Al-Qur’an dan As-Sunnah dicampakkan dan sama sekali tidak dipergunakan untuk menyelesaikan segala konflik dan masalah pemerintahan. Hal itu tentu saja bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan As-Sunnah. Allah SWT dan Rasulullah SAW menyatakan pemimpin yang seperti itu bukanlah pemimpin kaum beriman.

Allah SWT berfirman:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya. (An-NIsa’ [4]: 59)
Barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan hukum yang Allah turunkan, niscaya mereka adalah orang-orang kafir. (QS. Al-Maidah [5]: 44)
Barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan hukum yang Allah turunkan, niscaya mereka adalah orang-orang zalim. (QS. Al-Maidah [5]: 45)
Barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan hukum yang Allah turunkan, niscaya mereka adalah orang-orang fasik. (QS. Al-Maidah [5]: 47)
Maka demi Rabbmu, mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Rasulullah SAW dan Sunnah Rasulullah SAW) hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisa’ [4]: 65)

Dalam sistem politik demokrasi, orang kafir dan murtad pun berhak menjadi presiden, perdana mentri, menteri, anggota parlemen, gubernur, dan pejabat pemerintahan lainnya. Kaum wanita juga berhak menjadi presiden, perdana mentri, mentri, gubernur, dan pejabat pemerintahan lainnya. Hal itu sangat bertentangan dengan ketentuan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Bahkan Al-Qur’an memvonis munafik terhadap orang yang menjadikan non-muslim sebagai pemimpin.

Pertama, Allah melarang umat Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Allah mengancam akan menurunkan hukuman-Nya bagi orang Islam yang melanggar larangan tersebut.

Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali [pemimpin] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksa kalian)?” (QS. An-Nisa’ [4]: 144)

Kedua, Allah melarang umat Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Orang Islam yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin adalah orang yang telah terlepas dari petunjuk dan pertolongan Allah. Orang tersebut berlepas diri dari Allah dan Allah pun berlepas diri darinya.

Allah SWt berfirman, “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali [pemimpin, pelindung, dan teman akrab] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah…” (QS. Ali Imran [3]: 28)
Ketiga, Orang-orang Islam yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin adalah orang-orang munafik dan Allah telah menyediakan untuk mereka azab yang pedih di akhirat kelak.

Allah SWT berfirman, “Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin-pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan hanyalah kepunyaan Allah.” (QS. An-Nisa’ [4]: 138-139)

Keempat, orang-orang Islam yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin adalah orang-orang yang zalim dan memiliki kesamaan ideologi dengan orang-orang kafir tersebut.

Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin kalian, sebab sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kalian mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah [5]: 51)
Kelima, orang-orang Islam yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin adalah orang-orang yang keislaman dan keimanannya diragukan. Mereka adalah orang-orang fasik.

Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang membuat agama kalian jadi buah ejekan dan permainan, dari kalangan orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian (yaitu Yahudi dan Nasrani), dan orang-orang yang kafir sebagai pemimpin kalian. Dan bertakwalah kepada Allah jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Maidah [5]: 57)

Allah SWT juga berfirman, “Kamu melihat kebanyakan dari mereka mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang yang kafir. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka dan mereka akan kekal dalam siksaan.
Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada wahyu (kitab suci) yang diturunkan kepada Nabi, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang kafir itu menjadi pemimpin. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Maidah [5]: 80-81)

Masih banyak bentuk kekufuran dan kemungkaran lainnya dalam bidang politik yang hari ini berlaku dalam sistem politik – pemerintahan demokrasi sekuler. Lantas, bagaimana mungkin seseorang tetap menjadi muslim taat (secara individual), jika ia dihadapkan kepada keterlibatan dalam banyak amalan kekufuran dan kemungkaran di bidang politik?

Tiada pilihan bagi seorang muslim, selain taat kepada Allah SWT dalam urusan ritual ibadah mahdhah; ia juga wajib taat kepada Allah SWT dalam urusan politik dan pemerintahan. Dan hal itu akan terwujud manakala syariat Allah benar-benar menjadi supremasi hukum tertinggi dalam bidang hukum, politik, pemerintahan.

Muslim Taat dan Syariat Islam dalam Bidang Sosial – Budaya

Saat ini kaum muslimin hidup di zaman globalisasi dan era informasi. Ini era kaum muslimin bisa mendapatkan kemudahan komunikasi dan cepat-derasnya arus informasi. Namun ini juga era mewabahnya gaya hidup hedonisme dan permisifisme.

Seorang muslim sangat mungkin taat melaksanakan shalat, shaum, zakat, haji, umrah, dan tilawatul qur’an. Ia bisa saja menjadi muslim taat dalam skala individu. Namun bagaimana ia akan mampu mempertahankan keshalehan pribadinya tersebut, jika lingkungan di sekitarnya penuh dengan aneka ragam kemaksiatan dan kemungkaran?

Seorang muslim yang taat, akankah mendiamkan anak perempuannya, atau saudara perempuannya berpacaran dengan lawan jenis yang bukan mahramnya? Anak perempuannya atau saudara perempuannya bepergian berduaan dengan lawan jenis, bergandeng tangan dengannya, berpelukan dengannya, berciuman dengannya, dan seterusnya. Tidak jarang, seorang wanita hamil dengan lawan jenisnya selama masa pacaran.

Pacaran sendiri dalam sistem pergaulan sosial sekuler adalah hal yang lumrah dan wajar. Bahkan banyak orang merasa minder, malu, dan tersisih secara sosial jika ia berstatus jomblo, alias tidak punya pacar. Sementara dalam syariat Islam, pacaran sudah tentu tergolong salah satu bagian dari zina. Allah dan Rasul-Nya melarangnya dengan tegas. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan?” (QS. Al-Isra’ [17]: 32)
Rasulullah SAW bersabda:

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

Telah dicatat atas manusia bagiannya dari perzinaan dan ia pasti mengalaminya. Zina kedua mata adalah memandang (hal yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya untuk dipandang). Zina dua telinga adalah mendengarkan (hal yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya untuk didengar). Zina lisan adalah mengatakan (ucapan yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya). ZIna tangan adalah menggenggam (menonjok). Zina kaki adalah berjalan (menuju perkara yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya). Zina hati adalah berkeinginan dan mengangan-angankan. Lalu kemaluan-lah yang akan membuktikannya (dengan melakukan zina yang sebenarnya) atau meninggalkannya (tidak jadi melakukannya).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kebebasan seni dan kebebesan berekspresi dalam sistem demokrasi menjadi legitimasi bagi kesenian, budaya, dan hiburan yang merusak moral rakyat. Band-band musik dan para penyanyi berlomba-lomba menampilkan lagu-lagu yang berisi ajakan cinta di luar nikah, zina di luar nikah, dan bahkan perselingkuhan.

Film, sinetron, dan drama — di TV, bioskop, dan internet— mengajarkan seks bebas, LGBT, kekerasan, dan kebobrokan moral. Novel, cerpen, roman, kartun, karikatur dan karya-karya sastra lainnya banyak mengandung muatan pelecehan dan penghinaan terhadap ajaran-ajaran agama Islam.
Semua hal di atas adalah kemungkaran dan kemaksiatan, yang merusak moral bangsa. Ia adalah wujud dari dekadensi moral, namun dipertontonkan, diiklankan, dan disosialisasikan secara massif untuk menghancurkan bangsa. Para pelakunya dan para sutradara yang berada di balik layarnya, menjadikan seni dan hiburan sebagai kedoknya. Repotnya, sistem demokrasi liberal dan segala perangkat hukum jahiliyahnya justru melindungi semua hal yang meruntuhkan moral bangsa tersebut.

Segala jenis kemaksiatan dan kemungkaran tersebut jelas dapat menggerogoti dan melemahkan keimanan seorang muslim. Maka bagaimana mungkin keshalehan pribadi seorang muslim, dapat bertahan dengan baik —apalagi meningkat— jika di setiap saat dan di setiap tempat ia digempur oleh kemaksiatan dari segala penjuru seperti itu?

Tidak diragukan lagi, syariat Islam akan menertibkan segala bentuk seni dan hiburan jahiliyah tersebut. Seni, budaya, dan hiburan adalah perkara yang wajar dan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun seni, budaya, dan hiburan tidak boleh menyelisihi ketentuan-ketentuan syariat Islam; agar keberadaannya justru tidak menghancurkan dan melemahkan moralitas manusia. Di sinilah diperlukan pemberlakukan ketentuan-ketentuan syariat dalam bidang sosial dan budaya.

Muslim Ala Snouck Hurgronje

Pada masa imperialisme Barat abad XVI hingga awal abad XX M, bangsa-bangsa penjajah Kristen Barat menganggap agama Islam sebagai batu sandungan besar mereka. Sebab, ajaran Islam dengan konsep syariatnya yang sempurna jelas lebih unggul dari konsep pemerintahan sekuler Barat. Selain itu, konsep jihad fi sabilillah dalam Islam telah menggerakkan jutaan kaum muslimin untuk melawan penjajahan Barat.

Hal yang sama dirasakan oleh penjajah Belanda. Salah seorang orientalis Belanda, Snouck Hurgronje (1857-1936 M), kemudian merumuskan konsep untuk melanggengkan penjajahan Belanda dan sekaligus mematikan perlawanan kemerdekaan kaum muslimin di Hindia Belanda.

Snouck Hurgronje mengusulkan untuk dibentuk Kantor Urusan Pribumi (Kantor voor Indlandsche Zaken) pada tahun 1889. Ia sendiri yang menjadi pejabat pertama kantor tersebut. Kantor ini berubah menjadi Departemen Agama setelah kemerdekaan 1945.

Snouck Hurgronje sukses memimpin Kantor tersebut, dan merekomendasikan berbagai formula kebijakan yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan resmi pemerintah kolonial Belanda.

Bagi Snouck, musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai Agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Sehingga menurut Snouck, dalam bidang Agama Pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan kepada umat Islam Indonesia untuk menjalankan Agamanya (baca: ritual ibadah mahdhah) sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah kolonial, menggalakkan asosiasi dalam bidang kemasyarakatan, dan menindak tegas setiap faktor yang bisa mendorong timbulnya pemberontakan dalam lapangan politik.

Snouck membagi masalah Islam atas tiga kategori, yakni: 1. Bidang Agama murni atau ibadah; 2. Bidang sosial kemasyarakatan; dan 3. Bidang politik; di mana masing-masing bidang menuntut alternatif pemecahan yang berbeda.
Dalam bidang Agama murni atau ibadah, pemerintah kolonial harus memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran Agamanya, asalkan tidak mengganggu kekuasaan kolonial Belanda.

Mengenai bidang ini pemerintah tidak boleh menyinggung dogma atau ibadah murni. Dogma ini tidak berbahaya bagi pemerintah kolonial. Menurutnya di kalangan umat Islam akan terjadi perubahan secara perlahan (evolusi) untuk meninggalkan ajaran Agama Islam.

Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah memanfaatkan Adat kebiasaan yang berlaku dengan cara menggalakkan rakyat agar mendekati pemerintah Belanda. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mempererat ikatan antara Negeri jajahan dengan negara penjajah melalui kebudayaan, di mana  lapangan pendidikan menjadi garapan utama. Dengan adanya asosiasi ini maka Indonesia bisa memanfaatkan kebudayaan Belanda tanpa mengabaikan kebudayaannya sendiri.

Dalam bidang politik, pemerintah Belanda dengan tegas menolak setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan-Islamisme (khilafah). Unsur politik dalam Islam harus diwaspadai dan kalau perlu ditindak tegas. Berbagai pengaruh asing yang menjurus ke politik harus diwaspadai. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah menghindari segala tindakan yang terkesan menentang kebebasan beragama.

Snouck Hurgronje sangat mengkhawatirkan munculnya ideologi Islam Politik. Bagi Snouck Hurgronje musuh politik kolonial bukanlah Islam sebagai Agama, melainkan Islam sebagai doktrin Politik, baik dalam bentuk agitasi oleh kaum fanatik lokal (saat itu tarekat) maupun dari luar dalam bentuk Pan Islamisme (khilafah).

Ide yang ingin dimatikan penjajah adalah ide politik Islam. Lebih spesifik lagi yaitu ide Khilafah (pan Islam) dan Jihad. Karena dua ide itulah yang dianggap paling berbahaya bagi keberlangsungan penjajahan Belanda. Khilafah dan Jihad berusaha dimatikan dengan narasi-narasi dan pemikiran-pemikiran Snouck.
Jadi Islam yang diinginkan oleh Snouck dan dianggap sebagai “Islam yang benar” adalah Islam yang sudah disesuaikan dengan adat istiadat daerah, bukan Islam yang murni dan terkena pengaruh Arab yang dianggap akan mengganggu hegemoni penjajah Kristen Belanda.

Islam yang direstui kolonial adalah Islam yang diciptakan untuk “sujud” dan loyal terhadap kekuasaan Pemerintah Belanda. Watak agama Kolonial yang dicirikan pengawasan, pendisiplinan, pengontrolan, dan pencatatan terhadap aktivitas ibadah umat Islam adalah bagian watak politik agama kolonial. Pemahaman Islam yang tidak sesuai kriteria tersebut dianggap sebagai pemahaman yang sesat dan berbahaya. Wallahu a’lam bish-shawab. 





Sumber : disini

Related

Artikel Kajian Islam 1214036967988920011

Post a Comment

Channel Dakwah di Facebook

Channel Dakwah di Facebook
Jendela Menuju Ilmu Syar'i

Channel Dakwah Telegram

Channel Dakwah Telegram
Jendela Menuju Ilmu Syar'i

Total Pageviews

Paling Banyak Dikunjungi

Folow Me on Google Plus

FOLLOW ME ON FANSPAGE

Translate

item