Komnas HAM: Tuduhan Makar Bukti Pemerintah Otoriter


Foto: Hafidz Abbas (tiga dari kiri) bersama komisioner Komnas HAM yang lain saat menerima pengaduan tim advokasi GNPF-MUI

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) prihatin atas kriminalisasi terhadap ulama yang menyuarakan ketidakadilan. Tuduhan makar dari aparat dinilai sebagai bentuk pemerintah yang otoriter

Komisioner Komnas HAM, Hafidz Abbas menyebut para ulama merupakan simbol kepercayaan negara. Namun, sejak aksi bela Islam 212 lalu sejumlah ulama diperiksa polisi terkait berbagai tuduhan yang dinilai tak berdasar. Dia pun mempertanyakan adanya kriminalisasi terhadap para ulama itu.

“Indonesia diakui sebagai negara paling moderat, paling damai dan paling lembut, tapi kenapa tiba-tiba ada kriminalisasi terhadap ulama tanpa disertai proses yang jelas,” kata Hafidz di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, saat menerima laporan Tim Advokasi GNPF MUI, Selasa (04/04).

Hafid menambahkan tindakan aparat yang melakukan penangkapan dan kriminlaisasi terhadap ulama adalah bentuk pemerintahan yang otoritarian. Sikap itu dinilainya bertentangan dengan sikap Indonesia sebagai negara demokrasi.

“Kalau yang dilakukan kepada ulama-ulama kita yang ingin menyampaikan ekspresi ketidakadilan, malah dituduh sebagai pelaku makar, maka ini negara tidak hadir untuk membela rakyat,” ungkapnya.

Komnas HAM selama ini sering menerima laporan terkait pengaduan ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat. Aduan tersebut meliputi diskriminasi sosial, politik, dan ekonomi

Dia menyontohkan diskriminasi ekonomi yng terjadi di Indonesia, dengan bukti satu orang yang memiliki tanah sebesar 5 juta hektar. Artinya orang tersebut menguasai tanah lebih besar dari luas wilayah Jakarta. Menurut Hafidz hal itu menjadi bukti nyata bahwa negara tidak berpihak pada rakyat dan melindungi pelaku diskriminasi ekonomi itu.
“Bahwa ketika ada yang menyuarakan ketidakadilan ini maka jangan dihentikan dengan mau makar, mau menggulingkan pemerintah yang sah, ini bentuk pemerintah yang otoriter,” tegasnya.

Karenanya, dengan datangnya Tim Advokasi GNPF MUI dan juga dari Tim Pengacara Muslim, maka aspirasi dan aduan ini akan dikaji lebih lanjut oleh pihak Komnas HAM. Hafidz menyatakan akan bertindak independen dan memihak pada kepentingan rakyat.

Related

Peristiwa 7198654705598548672

Post a Comment

Anda Sedang Mencari Panduan Cara Meraih Penghasilan dari Internet..? KLIK DISINI

Total Pageviews

Paling Banyak Dikunjungi

FOLLOW ME ON FANSPAGE

Translate

item