HNW: Pasal Makar Bisa Lahirkan Hukum Rimba



Foto: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa pasal yang mengatur tentang pemufakatan jahat atau makar adalah pasal karet. Dengan artian tanpa ada pembuktian yang jelas, maka seseorang bisa dihukum seumur hidup, dan itu cukup berbahaya.

“Bahayanya, orang bisa ditangkap dan dihukum seumur hidup, tanpa ada pembuktian yang jelas, jika berhubungan dengan pasal karet, nggak ada tolak ukurnya, penangkapan itu berdasarkan kepada kepentingan politik, dan pesanan politik, ataupun like dislike, dekat dengan pemerintah atau tidak, jadi sesuai dengan maunya pemerintah. Ini bukan hukum, tapi hukum rimba,” ungkapnya di DPR RI, Senin (3/4).

Ia menjelaskan bahwa seharusnya polisi menegakkan hukum yang berkeadilan dan berasaskan pada undang-undang dasar dan KUHP, karena semuanya sudah jelas di sana.

“Harusnya polisi penegak hukum yang berbasis pada UUD, UU, dan KUHP. Semuanya jelas dan tidak mungkin abu-abu. Termasuk kejelasan kepala daerah dengan tuntutan 5 tahun dan terlebih lagi, Ahok mengulangi perbuatannya, harusnya diberhentikan sementara, tapi ini nggak,” Ungkapnya.

“Malah, kasus Ahok ini sudah dilaporkan pun gak ada prosesnya. Tapi ini yang melakukan demo yang aman dan damai 313 malah ditangkap dengan tuduhan makar. Ini tidak sesuai dengan prinsip transparansi penegaksn hukum,” pungkasnya.


Sumber : disini

Related

Peristiwa 4242680236691300863

Post a Comment

Channel Dakwah di Facebook

Channel Dakwah di Facebook
Jendela Menuju Ilmu Syar'i

Channel Dakwah Telegram

Channel Dakwah Telegram
Jendela Menuju Ilmu Syar'i

Total Pageviews

Paling Banyak Dikunjungi

Folow Me on Google Plus

FOLLOW ME ON FANSPAGE

Translate

item