Agama Mayoritas Bukan Manath Status Suatu Negeri (3/Tamat)


Syubhat selanjutnya adalah pendapat mereka yang mengatakan bahwa tolak ukur suatu negeri dihukumi negeri Islam atau negeri kafir adalah agama mayoritas yang dianut oleh penduduknya. Jika kebanyakan masyarakatnya beraga Islam, maka negeri tersebut boleh dilabeli Daarul Islam. Demikiankah yang difahami para ulama salaf? Tentu perlu kita kaji terlebih dahulu, agar semua perbuatan serta keyakinan kita benar-benar berdasarkan ilmu, bukan taklid semata.

Dalil yang Mematahkan Pendapat Tersebut
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Khaibar adalah daerah yang ditempati oleh orang-orang Yahudi. Tatkala Rasulullah berhasil menaklukkannya pada tahun 7 Hijriyah, beliau menyerahkan Khaibar kepada orang-orang Yahudi untuk melaksanakan program pertanian. (HR. Bukhari, no. 4248). Dan ketika itu Rasulullah mengutus seorang laki-laki bani Adi  dari kalangan shahabat Anshar agar memimpin khaibar. (HR. Bukhari no. 4246).

Walaupun mayoritas penduduk Khaibar saat itu beragama Yahudi namun hal itu tidak menghalangi Khaibar disebut sebagai daarul Islam. Karena kekuasaan di tangan kaum muslimin dan berlaku di dalamnya hukum-hukum mereka.
Begitupula sebaliknya jika suatu negeri mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin namun tampuk pemerintahan di kuasai orang kafir, baik secara langsung atau melalui perantara udang-undang mereka, serta tidak berhukum dengan hukum Islam, maka tidak bisa dikatakan daarul Islam.

Syaikh as-Sa’di berkata, “Ulama telah menyebutkan perbedaan antara biladul Islam dan biladul kuffar. Biladul Islam adalah negara yang pemerintahannya dijalankan oleh kaum muslimin dan di dalamnya berlaku hukum Islam, meskipun mayoritas pennduduknya orang kafir. Jika di dalamnya tidak berjalan hukum Islam, maka tidak termasuk negara Islam.” (Abudurrahman bin Nasir as-Sa’di, Fatawa as-Sa’diyah, 1/ 92).


Jaminan Keamanan Tidak Menentukan Status Suatu Negara

Meskipun orang-orang kafir mendapatkan jaminan keamanan dari suatu negara, hal tersebut tidak serta merta merubah status negara tersebut menjadi negeri Islam. Berikut ini penjelasan para ulama.

Sejarah mencatat, kaum muhajirin dari kalangan shahabat yang berhijrah ke Habasyah mereka aman di sana, sedangkan Habasyah pada saat itu adalah negeri kafir. Demikian pula kaum muslimin mereka juga aman di Mekkah sesudah perjanjian Hudaibiyah sampai terjadi Fathu Mekkah, bahkan mereka dapat menunaikan umrah  di tengah-tengah perjanjian tersebut. Akan tetapi rasa aman yang mereka dapatkan tidak menjadikan Makkah menjadi daarul Islam, sampai ia ditaklukkan.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga pernah bersabda, “Tidak ada hijrah sesudah fathu Makkah.” Beliau tidak mengatakan, “Tidak ada hijrah sesudah shulhu (perdamaian).” Dari sini jelas bahwasanya manath yang menentukan status hukum negeri adalah kemenangan atau penguasaan. Artinya negeri tersebut berada di bawah kekuasan kaum muslimin, bukan sekedar jaminan keamanan semata.

Begitu pula ketika Mesir dikuasai oleh Bani Ubaidiyyah yang beragama Syi’ah. Para ulama sepakat ketika itu, bahwa Mesir merupakan negara kafir. Padahal di dalamnya banyak kaum muslimin, shalat ditegakan, zakat dan ibadah-ibadah lainnya juga bisa dilaksanakan dengan aman.

Senada dengan pendapat di atas, Abu Bakr al-Jashshaash rahimahullah berkata, “Standar dalam menentukan hukum suatu negara bukanlah dengan rasa aman seorang kafir dzimmi atau muslim terhadap dirinya, karena terkadang seorang muslim merasa aman di darul harbi. Namun, hal itu tidak menjadikan berubahnya status daarul harbi menjadi darul Islam. (Syarh Mukhtashar ath-Thahawiy, 7/ 217).

Seandainya manath dalam menentukan status negara Islam adalah nampak tidaknya syi’ar Islam, atau aman tidaknya mereka dalam melaksanakan ibadah, maka kita katakan bahwa Amerika, Jerman dan Australia  adalah negara Islam, karena di sana terdapat umat Islam yang mereka menegakkan shalat, mengumandangkan adzan dan ibadah lainnya dengan aman.

Menurut Dr. Muhammad Khair Haikal, pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang menyatakan bahwa Daarul Islam adalah negeri yang sistem pemerintahannya menggunakan sistem Islam. Selain itu, stabilitas dan keamanan negeri tersebut berada di bawah kendali kaum muslimin. (al-Jihadu wa al-Qital, 1/ 669).

Abdul Karim Zaidan menambahkan, “Syarat paling penting untuk menggolongkan suatu wilayah menjadi Daarul Islam adalah kekuasaan berada di tangan kaum muslimin. Kemudian hukum yang tegak di dalamnya adalah hukum Islam. Tidak disyaratkan bahwa wilayah itu harus dihuni oleh umat Islam.” Pendapat tersebut dikuatkan oleh Imam ar-Rofi’i, beliau menuturkan, “Darul Islam tidak disyaratkan harus dihuni oleh umat Islam, akan tetapi yang penting ada di bawah kekuasaan Imam dan Islam.” (Ahkamu az-Dzimmiyin, 18-19).

Wahbah az-Zuhaili menuturkan, “Seluruh wilayah yang masuk dalam kekuasaan Islam, di dalamnya diterapkan hukum-hukumnya dan ditegakkan syariat-syariatnya maka telah menjadi Daarul Islam, kaum muslimin wajib mempertahankannya ketika ia diserang. (Atsaru al-Harbi, hlm.169).


Kesimpulan

Manth yang menentukan status hukum suatu negara adalah kekuasaan dan hukum yang diterapkan di dalamnya. Jika kekuasaan  di tangan orang kafir dan hukum yang berlaku adalah hukum kufur seperti hukum sekuler dan demokrasi, maka ia merupakan daarul kufri.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh bin Baz ketika menjelaskan ayat-ayat hukum (QS. an-Nisa: 65, al-Maidah: 44, 45, 47 dan 50), “Setiap negara yang tidak berhukum dengan syari’at Allah, tidak mengakui hukum Allah dan tidak ridha terhadap hukum Allah, maka ia merupakan negara jahiliyah lagi kafir serta zhalim lagi fasik. Semua itu berdasarkan ayat-ayat hukum ini. Wajib atas kaum muslimin membencinya dan memusuhinya karena Allah, dan haram bagi mereka berkasih sayang dengannya sampai ia beriman kepada Allah semata dan berhukum dengan syari’at-Nya.” (Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Majmu’ Fatawa, 1/ 305).

Sedangkan pendapat yang mengatakan manath untuk menentukan setatus hukum negara cukup dengan syi’ar yang nampak pada negara tersebut adalah pendapat yang lemah dan menyelisihi pendapat jumhur. Bahkan Dr. Abdullah bin Ibrahin at-Thuraiqi mengatakan bahwa ini adalah pedapat yang terlalu mempermudah dan tidak memperinci masalah tersebut. (al-Isti’anah bi Ghairi Muslimiin, hlm. 72). Wallahu a’lam.


Sumber : disini

Related

Artikel Kajian Islam 2111955548108163372

Post a Comment

Channel Dakwah di Facebook

Channel Dakwah di Facebook
Jendela Menuju Ilmu Syar'i

Channel Dakwah Telegram

Channel Dakwah Telegram
Jendela Menuju Ilmu Syar'i

Total Pageviews

Paling Banyak Dikunjungi

Folow Me on Google Plus

FOLLOW ME ON FANSPAGE

Translate

item