Kepemimpinan Ideal dalam Mazhab Syafi’i


Kepimimpinan (الإمامة) di dalam Islam adalah sesuatu yang sangat mendasar. Karena urgennya permasalahan kepemimpina ini para ulama membahas permasalahan ini dalam buku terpisah. adalah Imam Al-Mawardi Asy Syafi’i mengarang sebuah buku yang berjudul Al Ahkam As Sulthoniyah. Beliau mendefinisikan kepemimpinan sebagai posisi yang menggantikan peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan agama tersebut.

Urgensi Kepemimpinan Dalam Islam

Seorang pemimpin adalah pengganti Nabi dalam memimpin kaum muslimin, bedanya hanya satu, Nabi menerima hukum-hukum yang diberlakukan kepada umatnya melalui wahyu dari sisi Allah, sedangkan seorang pemimpin menggalinya dari nash-nash Al-Qur’an, As-Sunnah, ijma’ kaum muslimin, atau berijtihad jika memang tidak didapatkan dalam nash syar’i maupun ijma’.

Kedudukan seorang pemimpin memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam mewujudkan eksistansi kaum muslimin dalam menjalankan syari’at-Nya, karena itu kaum muslimin wajib untuk memiliki seorang imam. 

Diantara alasan mengapa umat ini menghajatkan pemimpin adalah sebagai berikut:

Pertama, diantara kewajiban besar yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin adalah bersatu padu di atas tali Allah. Umat mana pun tidak akan lepas dari yang namanya perselisihan dan pertikaian, kecuali bila mereka menyerahkan kendali kepemimpinan kepada salah seorang di antara mereka. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sebuah kaidah:
 حكم الحاكم يَرْفَعُ الْخِلَافَ
“Pendapat seorang imam akan menghilangkan perselisihan”.

Kedua, mayoritas syarat penerapan hukum-hukum syari’at Islam bergantung pada kuasa seorang imam serta pengawasannya, seperti menyelesaikan pertikaian, pengangkatan para gubernur, mobilisasi perang, perjanjian perdamaian dan sebagainya.

Ketiga, dalam syari’at Islam ada sebagian dari hukum-hukumnya yang ditangguhkan, karena syari’at belum menetapkan hukum baku padanya, sehingga adanya seorang imam adalah untuk memberi kebijakan pada hukum-hukum tersebut. Tentunya, dengan bashirah dan ijtihadnya serta dengan mempertimbangkan kemaslahatan kaum muslimin dan situasi yang mereka alami. Seperti administrasi keuangan, pemberangkatan pasukan, masalah tawanan. Apabila tidak ada imam yang memegang wewenang kepimimpinan, maka perkara-perkara di atas akan terus ditangguhkan tanpa adanya ruang untuk memastikan hukum terhadapnya.

Keempat, rentannya kemunculan kelompok tertentu dalam tubuh umat Islam, yang melakukan pelanggaran, memecah kesatuan kaum muslimin atas dorongan hawa nafsu, atau pemikiran yang menyimpang dengan mengatasnamakan agama dan kebaikan. Maka, untuk memadamkan kobaran fitnah seperti ini, dibutuhkan seorang pemimpin muslim yang adil, yang menjelaskan kepada umatmanhaj yang benar dan memperingatkan mereka agar tidak terjerumus ke jalan yang sesat. Dalam keadaan ini umat tidak akan jatuh dalam kebingungan atau kerancuan karena ketidaktahuan. Sebab, apa yang menjadi perintah imam wajib diamalkan.

Lalu, bagaimana jadinya jika umat Islam tanpa seorang pemimpin. Jawabannya sudah bisa diprediksi, bahwa kaum muslimin akan terpecah-belah menjadi kelompok-kelompok dan aliran-aliran yang saling membelakangi dan mencaci. Selanjutnya perbedaan dan pertikaian akan melemahkan dan membinasakan mereka.


Seperti Apa Sosok Pemimpin Islam?

Lantas siapakah yang layak menjadi pemimpin kaum muslimin, yang menjaga dien serta mengatur dunia dengan dien tersebut? Islam sangat ketat dalam persoalan kriteria sosok imam. Mereka yang hendak menduduki kursi kepemimpinan wajib memenuhi syarat-syarat berikut:

Pertama, beragama Islam, maka tidak sah kepemimpinan yang bukan muslim, karena ia bagian dari hukum syar’i yang mengatur kehidupan kaum muslimin. Sehingga tidak mungkin memberikan tugas ini kepada orang yang tidak beriman.

Kedua, laki-laki, maka tidak sah kepemimpinan wanita, berdasarkan sabda Rasulullah, “Tidak  akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita.” (HR. Bukhari No. 4163). Selain itu, dalam kepemimpinan akan ada persoalan-persoalan yang pelik, yang mana kaum wanita tidak mampu menyelesaikannya.

Ketigaar-rusydu (berakal lurus), maka tidak sah kepemimpinan anak-anak, orang lemah akal dan yang sepertinya, sekalipun ia dikelilingi oleh para pembimbing. Rasulullah bersabda, “Berlindunglah kepada Allah dari kepemimpinan anak-anak.” (HR. Ahmad No. 2/326).

Keempat‘adalah (memilki kepribadian lurus), yaitu ia belum pernah melakukan dosa besar, seperti berzina, membunuh, memakan riba dan tidak melazimi dosa-dosa kecil. Juga tidak mengangkat orang fasik sebagai pemimpin karena tidak memenuhi kriteria ‘adalah.

Kelima, memiliki ilmu tentang hukum-hukum syar’i beserta dalil-dalilnya yang membuatnya kapabel dan layak untuk berijtihad saat dibutuhkan, karena dalam syari’at Islam banyak masalah yang hanya boleh ditetapkan oleh seorang imam, dan ia memutuskan berdasarkan ijtihadnya yang mengacu kepada asas kemaslahatan kaum Muslimin.

Keenam, memiliki pendengaran, penglihatan, dan lisan yang sehat, dan tidak boleh cacat pada salah satu dari tiga perkara ini, karena cacat pada salah satu darinya menghalanginya mengerjakan tugas-tugas kepemimpinan dengan baik.

Ketujuh, memiliki kecerdasan dan kesadaran penuh, sehingga ia dipandang layak untuk memutar roda pemerintahan, menjaga negeri dan umat dari keburukan yang mengancamnya. Tolak ukur kecerdasan dan kesadaran tersebut tergantung pada kebijakan cendekiawan dan ahli syura yang telah berpengalaman.

Kedelapan, bernasab Quraisy. Hal ini berdasarkan hadits dari Anas radiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah bersabda, “Para pemimpin itu dari Quraisy.” (HR. Ahmad No. 3/139).
Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa, “Sesungguhnya kepemimpinan ini ada di tangan Quraisy.” Riwayat Muslim disebutkan pula bahwa, “Orang-orang mengikuti Quraisy dalam kepemimpinan ini.”
Syarat yang terakhir ini adalah khusus untuk pemimpin tertinggi kaum muslimin, yang secara istilah disebut imamatu al-udzma. Syarat tersebut juga tidak mutlak, hanya saja bila orang Quraisy yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat sebelumnya. Namun, jika tidak maka cukup yang bernasab Arab secara umum, yakni nasab arab asli. Bila tetap tidak ada, maka cukup dengan 7 syarat pertama apa pun nasabnya.

Adapun bila ada sebagian syarat yang tidak terpenuhi, maka wajib mendahulukan sifat-sifat kelayakan memimpin di atas sifat-sifat kelayakan pribadi, misalnya orang yang menguasai urusan-urusan hukum dan ahli dalam mengatur perkara patut didahulukan, sekalipun mungkin kelurusan (‘adalah) pribadinya dipermasalahkan yang disebabkan perilaku pribadinya yang kurang baik atas orang yang tidak memiliki sifat-sifat kelayakan memimpin, walaupun dari sisi pribadi dia adalah orang lurus, hanya saja syarat beragama Islam adalah syarat yang harus ada dan tidak bisa ditawar.

Mereka Yang Bermadzhab Syafi’i

Mayoritas umat Islam di Indonesia menganut mazhab syafi’i, oleh karena itu hal ini mesti dipahami. Maka menjadi lewajiban bagi kita untuk mewujudkan adanya seorang pemimpin yang layak dan kapabel dalam mengatur kehidupan umat Islam, karena ini adalah adalah tuntutan. Sebagaimana lazimnya fardhu kifayah, jika tidak ada satupun yang berjuang menegakkannya, maka seluruh umat Islam bisa terkena dosanya. Tentunya, bukan sembarang pemimpin, yang hanya bermodalkan harta, kedudukan dan jabatan, tapi dari sisi kepribadiannya sangat tidak pantas untuk menjadi pengganti dari tugas kenabian ini.

Perlu diketahui, jika ada seseorang yang diketahui kefasikannya (ibtida’an, berbeda jika kefasikannya muncul setelah dia menjadi khalifa), maka ia tidak boleh dipilih dan diangkat menjadi pemimpin. Bahkan para ulama tidak memperbolehkan seluruh umat Islam memilih seorang yang ma’ruf akan kelalimannya, sebagai seorang ‘khalifah’. Jika ada seorang khalifah yang melakukan tindak kelaliman dan ketidakadilan pada saat masa kepemimpinannya maka wajib diingkari.

Kalau pemimpin yang di kenal akan kefasikan dan kelalimannya sejak awal saja tidak boleh dipilih menjadi pemimpin, apalagi jika ia seorang yang kafir lagi memusuhi Islam. Imam An-Nawawi menukil perkataan Qadhi Iyadh, “Para ulama telah sepakat bahwa kekuasaan tidak diberikan kepada orang kafir, bila ada kekafiran padanya maka harus dilengserkan, demikian pula bila meninggalkan shalat dan do’a.” (Syarh Shahih Muslim, 12/229). Wallahu waliyyu at-Taufiq.

Penulis: Asy-Syathiri dari Yanisari Teams.
Editor : Arju Khoiro

Referensi:

Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyah, Kairo, Darul Hadits.2006         
Musthafa al-Kin dan Musthafa al-Bugha, al-Fiqh al-Manhaji Ala Madzhab al-Imam asy-Syafi’i, versi maktabah syamila




Sumber : disini






Related

Artikel Kajian Islam 2225862607331502863

Post a Comment

1 comment

Aisyah M.Yusuf said...

Seorang pemimpin adalah pengganti Nabi dalam memimpin kaum muslimin, para sahabat setelah wafat Rasulullahpun bersepakat (ijma’Sahabat) untuk memilih seorang pemimpin/imam/Khalifah untuk meneruskan kepemimpinan dan system pemerintahan yang telah Rasulullah bangun di kota Madinah. system pemerintahan yang telah dibangun oleh Rasulullah adalah system keKhilafahan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Sahabat , system pemerintahan Islam bukan National State (Negara Bangsa) sebagaimana keadaan sekarang ini.

Channel Dakwah di Facebook

Channel Dakwah di Facebook
Jendela Menuju Ilmu Syar'i

Channel Dakwah Telegram

Channel Dakwah Telegram
Jendela Menuju Ilmu Syar'i

Total Pageviews

Paling Banyak Dikunjungi

Folow Me on Google Plus

FOLLOW ME ON FANSPAGE

Translate

item